HAKORDIA 2025, Bupati Luwu Tegaskan Dukungan Penuh Penindakan Kasus Korupsi

Bupati Luwu, Sulawesi Selatan, Patahuddin.

TRIBUN-TIMUR.COM, LUWU – Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 menjadi momentum Pemerintah Kabupaten Luwu mempertegas komitmen dalam mencegah dan memberantas praktik koruptif.

Bupati Luwu, Patahuddin, menegaskan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri Luwu dan Polres Luwu.

Patahuddin menyampaikan apresiasi atas kinerja tegas APH dalam mengungkap dan menindak kasus tindak pidana korupsi di wilayahnya.

Ia menilai Kejari Luwu dan Polres Luwu telah menunjukkan keseriusan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Saya mendukung penuh penindakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Luwu. Kinerja mereka dalam memberantas tindak pidana korupsi patut diapresiasi, terlihat dari banyaknya kasus yang telah ditangani,” ujar Patahuddin.

Ia menambahkan, HAKORDIA bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum memperkuat kolaborasi lintas lembaga.

Menurutnya, upaya pemberantasan korupsi membutuhkan sinergi seluruh pihak.

Dimulai APH, pemerintah daerah, LSM, media, akademisi hingga organisasi masyarakat sipil.

“Melalui kolaborasi, keterbukaan, dan keberanian moral bersama, kita dapat mencegah dan menolak segala bentuk penyimpangan yang mengarah pada tindak pidana korupsi,” jelasnya.

Patahuddin menegaskan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tugas APH.

Ia mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Luwu agar bekerja profesional dan mematuhi aturan.

“Saya mengajak seluruh ASN agar tidak melakukan penyimpangan. Jaga integritas dan jadilah pelayan masyarakat yang amanah,” tegasnya.

Tak hanya ASN, perhatian juga diberikan kepada pemerintah desa.

Ketua Golkar Luwu itu mengingatkan para kepala desa dan perangkatnya berhati-hati dalam mengelola Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), maupun sumber dana lainnya.

“Dana Desa harus dipergunakan sesuai peruntukannya. Jangan bermain-main dengan pengelolaan anggaran karena konsekuensinya berat,” katanya.

Menutup pernyataannya, Patahuddin mengajak masyarakat Luwu terlibat aktif mengawasi jalannya pemerintahan, baik di tingkat kabupaten maupun desa.

Menurutnya, kontrol publik yang kuat menjadi bagian penting dalam mencegah tindak pidana korupsi.

“Pengawasan masyarakat sangat penting agar pemerintahan berjalan sesuai aturan,” jelasnya.

Peringatan HAKORDIA 2025 di Kabupaten Luwu diharapkan semakin memperkuat integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. (*)

Pasangiklan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *