RDP AMASS, DPRD Luwu Tetapkan 9 Rekomendasi Demi Hentikan PETI di DAS Suso
LUWU, Trendify.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) soal tambang emas ilegal (PETI) di Bajo Barat, Kabupaten Luwu digelar, Rabu (18/11/2026).
Massa Aliansi Masyarakat Aliran Sungai Suso (AMASS) sudah memadati Kantor DPRD Luwu di Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, sekitar pukul 14.00 Wita.
RDP dilakukan sebagai tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang mereka lakukan sehari sebelumnya di depan Mapolres dan Kantor DPRD Luwu.
AMASS menagih keseriusan DPRD lewat kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara.
Perwakilan AMASS, Hajar meminta Forkopimda segera menghentikan PETI di DAS Suso.
“Kami minta hentikan PETI. Hentikan kejahatan lingkungan ini. Kami menanyakan apa yang sudah dilakukan kepolisian dan kejaksaan,” katanya.
Ia meminta kepolisian membedah rantai pengendali tambang.
Menurutnya, penambang ilegal tetap beraktivitas meski penertiban berulang.
“Rantai pasokan dari hulu ke hilir perlu dibedah. Siapa yang ikut terlibat dan memodali. Kalau kita serius ingin menghentikan PETI ini,” jelasnya.
Wakapolres Kompol Misbahuddin menyatakan Polres sudah menertibkan PETI berkali-kali.
Penertiban berlangsung sejak 1 Agustus hingga 13 September 2026.
Menurut Misbahuddin, jumlahnya belasan kali.
Penertiban terakhir dilakukan Sabtu (14/11/2026) di Desa Tumbubara, Bajo Barat.
“Petugas menemukan enam alat berat, empat orang operator alat berat dan satu orang pekerja talang. Semuanya telah diamankan di Mapolres demi kepentingan penyidikan,” kata polisi berpangkat satu bunga melati itu.

Kasi Intel Kejari Luwu, Prasetyo Purbo, menyebut pihaknya menunggu pelimpahan berkas dari penyidik kepolisian.
Jika berkas lengkap, Kejari akan segera membawa kasus ke pengadilan.
Menurut Prasetyo, pelaku bisa dijerat Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
“Selama ini penambang PETI, pekerja, pemodal, dan operator. Seolah-olah tidak tersentuh hukum. Maka kami terus berkoordinasi dengan penyidik kepolisian,” ujarnya.
Sembilan Rekomendasi DPRD
Di akhir RDP, Gazali menetapkan sembilan rekomendasi dengan nomor 000.15/1006/dprd/XI/2026.
Rekomendasi itu harus dijalankan paling lama dua kali 24 jam setelah ditetapkan.
Isinya:
1. Bupati Luwu segera bertemu Forkopimda untuk penertiban.
2. Pemda dan aparat penegak hukum menindak PETI dalam satu kali 24 jam, maksimal dua kali 24 jam.
3. Pemda mendirikan posko jaga penertiban dengan Satpol PP, Polri, dan TNI.
4. Kapolres menindak pelaku, aktor, pemodal, dan pemilik lahan di DAS Suso.
5. Kapolres menetapkan dan membuka proses hukum terhadap pelaku dan barang bukti PETI.
6. DLH menguji laboratorium dan mengaudit lingkungan air DAS Suso, lalu mengumumkan hasilnya.
7. DLH mengumumkan dan melaporkan nama-nama yang teridentifikasi terlibat PETI.
8. Pemkab mengusulkan reklamasi aliran Sungai Suso kepada Balai Besar Wilayah Sungai.
9. Pemerintah desa mendirikan posko dan membentuk satgas di setiap desa wilayah PETI Bajo Barat, didampingi Polres dan TNI. (*)








