Pimpinan Komisi III: Perusahaan Harus Tetap Berjalan, 4.000 Pekerja Menggantungkan Hidup di Sana
LUWU, Trendify.id – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath menegaskan bahwa kegiatan PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, harus tetap berjalan selama klaim lahan Rante Balla dicarikan titik temu.
Penegasan itu ia sampaikan dalam RDPU, Rabu (11/11/2026), dengan merujuk pada sekitar 4.000 pekerja serta pelaku UMKM yang bergantung pada aktivitas tambang.
“Poinnya penting, menurut saya, perusahaan tetap berjalan demi masyarakat karena banyak hajat hidup orang banyak,” kata legislator PKB itu.
Ia mengingatkan dampak bila operasional perusahaan terhenti. Rano tak mau masalah ini akan berdampak pada konflik sosial antar masyarakat.
“Bayangkan kalau 4.000 orang itu disetop, enggak bisa kerja, nanti malah konfliknya lebih parah lagi,” ujarnya.
Rano mengatakan rapat tidak menutup mata pada klaim warga. Ia menyebut masih ada masyarakat yang merasa tanahnya belum dibayar, dan karena itu mediasi perlu dilanjutkan.
Menurutnya, solusi tetap harus dicari agar tidak ada pihak yang dirugikan. Ia mengingatkan agar hasil RDPU tidak disalahtafsirkan, dan menegaskan poin utamanya adalah penyelesaian lewat mediasi.
Di sisi lain, Rano menilai berdasarkan keterangan Bupati, Kepala BPN, dan masyarakat yang hadir, perusahaan sebetulnya beriktikad baik dan telah melakukan transaksi. Ia menambahkan bahwa perusahaan harus memberi manfaat.
“Perusahaan hadir ya harus ada manfaat,” katanya.
Bupati Luwu Patahudding menyampaikan bahwa 80 persen karyawan MDA adalah masyarakat lingkar tambang. Ia menegaskan, perusahaan hadir agar masyarakat bisa sejahtera.
Dan pemerintah daerah, kata dia, tidak ingin kehadiran perusahaan berdampak negatif bagi warga. Ia juga menyatakan tidak berpihak ke perusahaan, melainkan ke masyarakatnya.
Perwakilan Aliansi Masyarakat Luwu, Ismail Wahid, menyebut sekitar 4.300 karyawan terdampak pemalangan jalan pada 7–14 Oktober. Ia mengatakan, aksi blokade itu berawal dari salah tafsir tentang rekomendasi Komisi III DPR RI.
Oknum pihak yang mengklaim, kata Ismail, berlandas pada rekomendasi 7 Oktober, yang meminta menghentikan aktivitas di wilayah objek vital. Dasar ini membuat nekat kelompok tertentu untuk memblokade jalan.
Bahkan menurut Ismail, sempat terjadi pengancaman menggunakan senjat tajam bagi siapa saja karyawan perusahaan yang berani-berani melintas menuju wilayah konsesi pabrik.
Kata Ismail, aksi sewenang-wenang ini berdampak pada absen dan menurunnya pendapatan pekerja. Padahal, para pekerja memikirkan isi dapur dan isi perut keluarga mereka.
“Seakan-akan ini (rekomendasi 7 Oktober) dijadikan legitimasi untuk melakukan blokade. Nah ironisnya blokade jalan tersebut itu adalah jalan pemerintah daerah yang diblokade,” ungkapnya.
“Apa dampak daripada itu? Cicilan motor, kos-kosan, lalu kemudian nasib pelaku UMKM semua tergerus di tengah efisiensi hari ini, tentu sangat berdampak,” tambah Ismail.
Pemangku Adat Kedatuan Luwu, Opu Andi Saddawero Kira, menyebut lebih dari 4.000 keluarga mengadu nasib di lokasi itu.
“Siapa lagi yang akan memikirkan keluarga kita?” Aaakunya.
Perwakilan UMKM yang berjualan di lingkar tambang, Mardimading, menjelaskan bahwa jalan yang dipalang adalah satu-satunya akses pasokan bahan bakar.
Bila mobil tangki tidak melintas, seluruh aktivitas berhenti. Pedagang berhenti berjualan dan karyawan pulang kampung.
Ia berharap, akses operasional tetap dibuka. Sehingga hasil jual barang dagangannya bisa kembali








