Ratusan Honorer Unjuk Rasa di Kantor DPRD Palopo, Minta Diangkat Jadi PPPK atau ASN
PALOPO – Ratusan honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Palopo geruduk Kantor DPRD Palopo, Senin (3/2/2025).
Mereka membentangkan sejumlah spanduk bertuliskan keinginan mereka untuk diangkat menjadi PPPK dan PNS.
Sebuah spanduk bertuliskan ‘Jangan gantung nasib kami, angkat kami P3K secepatnya’ dibentangkan demonstran.
Tak hanya itu, spanduk bertuliskan ‘Ubur-ubur ikan lele angkat kami jadi P3K le’ juga dibentangkan oleh demonstran.
Mereka meminta agar status mereka sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dinaikkan menjadi PPPK penuh waktu.
“Kami membawa sejumlah tuntutan dengan harapan adanya peningkatan status kami dari paruh waktu jadi penuh waktu,” kata Ketua Forum Honorer Palopo, Ahmad.
Karena menurutnya, PPPK paruh waktu hanyalah perubahan status dari honorer yang tidak berdampak pada kesejahteraan honorer di Kota Palopo.
“Kalau tidak ada peningkatan status dari paruh waktu menjadi penuh waktu artinya sama saja saat berstatus honorer, jumlah gaji yang diterima juga sama saja dengan yang diterima saat masih berstatus honorer,” jelasnya.
Aksi ini merupakan kali kedua honorer Kota Palopo unjuk rasa.
Pada unjuk rasa kedua ini, honorer Kota Palopo tak ingin meninggalkan Kantor DPRD sebelum mendapat solusi dari sejumlah tuntutan yang mereka bawa.
Ahmad juga menegaskan pihaknya akan kembali melakukan unjuk rasa jika belum mendapat kejelasan dari Pemerintah Palopo terkait tuntutannya.
Berikut sejumlah tuntutan pada aksi damai yang dilakukan Forum Honorer Kota Palopo di Kantor DPRD Palopo.
1. Meminta kepastian waktu terealisasi honorer berstatus R1, R2, R3 dan R4 menjadi ASN penuh waktu
2. Meminta pemerintah pusat membuat Kepres tentang pengangkatan seluruh honorer database BKN R1, R2, R3 dan R4 menjadi ASN PPPK penuh waktu
3. Segera revisi undang-undang nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur belanja pegawai tidak boleh melewati 30 persen
4. Menunda rekrutmen CPNS sampai penuntasan seluruh tenaga honorer database BKN R1, R2, R3 dan R4 menjadi PPPK penuh waktu
5. Meminta DPRD dan Pemerintah Kota Palopo mengakomodir tenaga honorer dari sekolah swasta dalam database BKN serta memberi upah sesuai UMP yang berlaku
6. Meminta Pemerintah Kota Palopo untuk memberi upah seluruh tenaga honorer database BKN R1, R2, R3 dan R4 sesuai UMP yang berlaku sambil menunggu PPPK penuh waktu.
Sebagian anggota DPRD Kota Palopo serta Kepala BKPSDM menemui demonstran dan memberi penjelasan terkait sejumlah tuntutan yang mereka sampaikan. (*)
