Antrean Pengisian BBM Mengular di Depan SPBU, Bupati Luwu Curiga Ada Penyimpangan
LUWU, Trendify.id – Antrean pengisian bahan bakar telihat di hampir seluruh SPBU yang ada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sedikitnya ada 11 SPBU yang berdiri di daerah dengan luas lebih dari 2.900 km persegi itu.
Sepanjang September, antrean kendaraan mengular bahkan menyentuh badan jalan.
SPBU 74.919.88 Senga, Kecamatan Belopa antrean kendaraan roda empat meluber hingga ke badan jalan. Kondisi ini tak mengenal waktu.
Separuh ruas badan Jl Poros Makassar-Palopo kadang tertutup oleh antrean truk dan kendaraan roda empat.
Pada kondisi tertentu, sebagian ruas jalan tertutup antrean truk dan kendaraan roda empat.
Antrean bahkan memanjang ke jalur dua yang mengarah ke Kantor Bupati Luwu di Jalan Pahlawan, Kelurahan Senga, Belopa.
Barisan kendaraan terlihat melewati Kantor Pertanahan ATR/BPN hingga Kantor DPRD Luwu.
Fenomena tersebut kemudian mendorong Pemkab Luwu menggelar rapat bersama pengelola SPBU, Forkopimda dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Lounge Kantor Bupati Luwu, Kamis (10/9/2026) pagi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Muhammad Rudi, mengatakan antrean panjang tersebut terjadi hampir di seluruh SPBU di Kabupaten Luwu.
“Terjadi kelangkaan, kalau kita biarkan akan menjadi konflik. Di seluruh SPBU antrean panjang. Dan baru seperti ini. Dan ini akan sangat meresahkan,” kata Muhammad Rudi dalam rapat tersebut.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera diurai karena berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Alumnus IPDN itu meminta seluruh pihak yang hadir menyampaikan kondisi sebenarnya secara terbuka agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan.
“Yakin pasti ada yang keliru. Jadi saya minta semua yang hadir bicara dengan jujur. Dan apa langkah yang akan dilakukan. Sehingga pasca rapat ini bisa berdampak,” ujarnya.
Pemkab Luwu juga berencana membentuk tim pemantauan distribusi BBM melalui surat keputusan (SK) Bupati.
“Kabag Ekonomi habis ini kita buat SK Bupati untuk pemantauan BBM. Sehingga kita bisa urai masalah ini,” katanya.
Tak hanya melakukan pemantauan, Pemkab Luwu juga mendorong aparat kepolisian melakukan pendalaman jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam distribusi BBM.
“Kita dorong Pak Wakapolres, kita minta mendorong penyidikan. Dan ini kejahatan ekonomi,” tegas Muhammad Rudi.
Bupati Luwu, Patahudding, mengatakan persoalan distribusi BBM perlu segera ditangani karena kebutuhan masyarakat akan meningkat menjelang panen raya pada Oktober 2026.
Menurutnya, alat dan mesin pertanian (alsintan) membutuhkan BBM untuk mendukung aktivitas petani di lapangan.
“Apalagi kita akan panen raya, bulan Oktober. Karena alsintan butuh pasokan BBM,” kata Patahudding.
Ia juga menyoroti banyaknya jeriken yang digunakan untuk mendapatkan BBM subsidi.
“Saya bisa melihat tapi saya belum bisa buktikan. Dan ini yang perlu kita perhatikan,” ujarnya.
Patahudding meminta Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan mengevaluasi penggunaan barcode untuk pembelian BBM subsidi agar tidak digunakan oleh pihak yang tidak berhak.
“Jangan sampai bukan petani dan nelayan. Dan saya sudah temukan itu di Larompong. Dulu memang petani, tapi sekarang bukan,” katanya.
Ia meminta petugas memastikan penerima BBM subsidi benar-benar memiliki aktivitas pertanian atau perikanan yang memenuhi ketentuan.
“Cek betul itu apa betul punya alsintan. Dan kalau dia nelayan, cek apakah dia punya kapal,” lanjutnya.
Patahudding juga meminta Pertamina Patra Niaga mengevaluasi penyaluran kepada SPBU apabila ditemukan adanya pihak yang melakukan pelanggaran.
“Untuk Pertamina Patra Niaga, yang nakal itu kalau bisa dikurangi jatahnya,” ujarnya.
Ia juga berharap aparat kepolisian ikut melakukan pengecekan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam distribusi maupun penggunaan BBM subsidi.
“Termasuk juga Pak Wakapolres, tabe, bisa kita cek juga. Barangkali ada pelanggaran di sana,” katanya.
“Jadi tolong bagaimana kerja sama kita,” pungkas Patahudding.
