PAD Luwu 2024 Belum Cukup Target, FP2KEL Pertanyakan Kinerja Pemkab
LUWU – Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2p24 Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan belum memenuhi target sebesar Rp15.092 miliar lebih.
Hingga memasuki bulan Desember 2024, PAD Luwu hanya berkisar di Rp10.494 miliar.
Ketua Forum Pemuda Pemantau Kinerja Eksekutif dan Legislatif (FP2KEL), Ismail Ishak meminta Inspektorat untuk melakukan pemerimsaan kepada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Luwu yang diberi target pemasukan retribusi daerah.
Sebab menurut Ismail, target PAD 2024 yang diberikan tidak kunjung terpenuhi.
“Ukuran OPD Pemkab Luwu sangat jelas disamping pelayanan publik, juga sejauhmana mereka mampu merealisasikan target PAD yang dibebankan. Tetapi dari data yang kami dapatkan, banyak OPD yang tidak memenuhi target PAD,” akunya, Minggu (29/12/2024).
“Nah pertanyaannya, sejauhmana kinerja OPD tersebut. Jika ini tidak dijawab dengan baik, bisa saja ada anggapan terjadi kebocoran PAD dalam prosesnya, mengingat di tahun 2024 ada perhelatan Pilkada Luwu,” tambahnya.
Ismail memcontohkan pemasukan retribusi daerah dari sektor penarikan tepi jalan umum misalnya.
Dari sektor ini ditargetkan sebesar Rp500 juta, namun realisasinya hanya sebesar Rp111 juta lebih atau hanya sekitar 22 persen.
“Capaian target retribusi tepi jalan umum ini sangat minim. Pdahal kalau dilihat selama tahun 2024, Warkop dan Warung makan di Belopa cukup menggeliat. Banyak mobil yang parkir ditepi jalan umum. Tetapi pemasukan retibusi tersebut sangat memprihatinkan,” bebernya.
Ismail menyebut, Inspektorat diminta memeriksa OPD yang target PAD-nya tidak mencukupi. Dia curiga terdapat kebocoran PAD dari sisi pemasukannya.
Ismail juga menyoroti pemasukan retribusi pemakaian alat berat pada dinas PUTR Luwu.
Pasalnya, di tahun 2024 ini ditargetkan Rp 2,242 miliar, tetapi hingga awal Desember 2024, baru memasukkan sebesar Rp100 juta lebih atau baru hanya 4 persen.
“Pemasukan Pemkab Luwu primadona hanya disektor pajak dan retribusi. Tetapi faktanya bnyak yang tidak memenuhi target. Semoga saja ini bukan bentuk kebocoran PAD untuk digunakan sesuatu dan lain hal. Makanya kami mendesak inspektorat melakukan pemeriksaan. Agar di pemerintahan yang baru nantinya semua bisa clear,” tandasnya. (*)
