Aliansi Karyawan Lokal: 3000 Karyawan MDA Terancam Kehilangan Pekerjaan Selama Jalan Rante Balla Ditutup
LUWU, Trendify.id – Puluhan karyawan lokal PT Masmindo Dwi Area (MDA) menggelar aksi di tiga lokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Karyawan datang untuk menyuarakan keresahan atas terhentinya aktivitas kerja mereka.
Menurut mereka, kondisi itu dipicu pemalangan jalan menuju area Proyek Awak Mas di wilayah Rante Balla yang disebut sudah berlangsung lima hari.
Para peserta aksi tergabung dalam Aliansi Karyawan Lokal (Akal) Awak Mas Project (AMP).
Aksi digelar di Mapolres Luwu, Kantor DPRD Luwu, dan Kantor Bupati Luwu.
Berdasarkan pantauan Tribun-Timur.com di lapangan, massa aksi berjumlah sekitar 20 hingga 30 orang.
Mereka membawa spanduk bertuliskan “kami ingin bekerja”.
Salah satu peserta aksi, Rino, mengaku resah dengan pemalangan jalan tersebut.
Rino adalah karyawan kontrak di perusahaan subkontraktor PT Masmindo yang berasal dari Lumaring.
Ia mengaku telah lima hari tidak bekerja dan kini dirumahkan sementara.
“Kasihan kami, sudah lima hari tidak kerja. Dirumahkan sementara. Jangan sampai kontrak kami diputus,” kata Rino saat ditemui di lokasi, Senin (12/10/2026) sore.
Rino juga menyebut sempat terjadi pengancaman menggunakan senjata tajam oleh seorang pria yang disebutnya sebagai oknum.
Jenderal Lapangan aksi, Anggi Al Jihad Al Gazali, menyampaikan pernyataan sikap aliansi.
Menurut Anggi, terhentinya aktivitas kerja membuat lebih dari 3.000 masyarakat Luwu kehilangan pekerjaan.
Ia mengklaim dampaknya bisa meluas ke sekitar 20.000 orang yang terdampak secara ekonomi hingga berada di garis kemiskinan.
Aliansi menyampaikan sejumlah tuntutan.
Mereka meminta Kapolda Sulsel, Kapolres Luwu, Pemkab Luwu, dan DPRD Luwu segera menangkap dan mengusut tuntas pelaku pengancaman terhadap karyawan di Rante Balla yang hendak bekerja.
Mereka juga meminta Polres Luwu menjaga keamanan dan kondusivitas di wilayah tempat mereka bekerja.
Aliansi menegaskan aksi dilakukan secara damai, tertib, tidak anarkis, dan menghormati hak masyarakat umum.
Dalam pernyataan sikapnya, mereka mengajak semua pihak mengedepankan penyelesaian yang damai, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Termasuk masalah sengketa lahan serta hambatan akses menuju Proyek Awak Mas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Luwu, Muhammad Rudi, menemui massa aksi.
Ia mengatakan pemerintah memahami adanya gangguan yang muncul belakangan ini.
“Kami mengerti akan adanya gangguan-gangguan yang muncul akhir-akhir ini,” kata Rudi dihadapan massa aksi.
Rudi mengaku masih mengikuti rapat bersama DPR dan kepolisian terkait pemalangan jalan.
“Saya masih rapat dengan DPR dan kepolisian terkait masalah-masalah yang ada, yaitu pemalangan jalan,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah daerah tidak memihak siapa pun.
“Tugas kami menjamin semua hak setiap orang. Kami tidak memihak siapa pun,” tegasnya.
Rudi juga menyatakan pemerintah memahami keinginan karyawan untuk kembali bekerja.
“Negara ini menginginkan stabilitas. Dan kami paham karyawan ingin bekerja. Tugas pemerintah menjamin hak-hak saudara,” katanya.
Selama pembahasan berlangsung, ia meminta masyarakat tidak terprovokasi.
“Kita minta jangan terprovokasi oleh informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial,” tandasnya.
